“Salah satu yang akan kita luncurkan dalam waktu dekat juga adalah kanal untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan temuan hoaks seputar pilkada,” ujar Prabu di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan kanal tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran pilkada dengan menangkal penyebaran hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Prabu menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo telah melakukan pertemuan dengan berbagai platform media sosial untuk memastikan komitmen bersama dalam merespons cepat terhadap sebaran hoaks yang terkait pilkada.
Baca juga: Kemenkominfo siap awasi ruang digital dukung Pilkada Damai 2024
Baca juga: Kemenkominfo perkuat literasi masyarakat hadapi tahun pilkada
Hal ini dinilai penting mengingat hoaks dapat menyebar hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan proses klarifikasinya.
Pihaknya menyatakan rada khawatir apabila proses klarifikasi terlalu birokratis dan berbelit-belit, maka hoaks sudah akan menyebar terlalu luas sebelum bisa ditangani.
“Nah kami sedang membangun kesepakatan dengan platform dan juga tentunya didukung oleh media mainstream ya untuk bisa merespon cepat terhadap konfirmasi penyebaran berita hoaks,” ucap dia.
Prabu juga mengungkapkan bahwa setiap hari pihaknya menerima laporan tentang ribuan hoaks yang beredar di ruang sosial media dan pemberitaan, yang semuanya terkait dengan pilkada. Laporan ini diperoleh melalui mesin pemantau yang dimiliki oleh tim Aptika.
Berdasarkan laporan ini, pihaknya telah mengambil tindakan tegas, termasuk meminta klarifikasi dari platform dan penerbit yang menyebarkan informasi tersebut, serta melakukan penutupan atau takedown terhadap konten yang terbukti hoaks.
Untuk diketahui, proses Pilkada 2024 yang diatur oleh KPU saat ini telah berjalan.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ZephyrSec 2024
